Ucok Khadafi dari LSM Fitra,dalam Dialog 100 Hari Jokowi menjelaskan bahwa Presiden Jokowi mengangkat menteri-menteri perempuan yang ‘semua bermasalah’ dalam keluarga.
“Bagaimana mau jadi pemimpin negara, sementara dalam rumah tangga saja mereka amburadul,” ujarnya dalam pertemuan bersama para aktivis politik dan wartawan di Jakarta hari ini (28/1).
Selain itu, menurutnya pemerintahan Jokowi saat ini tidak jelas dan amburadul manajemennya. “Tidak ada program yang jelas buat menterinya untuk seratus hari. Terserah mereka mau apa. Jokowi hanya menyatakan kenali lapangan dan masalanya,” ujarnya.
Sedangkan mantan relawan Jokowi, Ferdinand Hutahea dalam pertemuan itu menyatakan, bahwa pemerintahan Jokowi tidak satu komando. Ia khusus menyoroti Freeport. Ia menyatakan bahwa telah terjadi kongkalikong pemerintah dengan Freepot dalam MoU beberapa waktu lalu.
“Freeport akan membangun smelter di Gresik dengan menyewa lahan milik PT Semen Gresik dengan biaya setahun 80 milyar. Padahal biaya untuk smelter itu 25 triliun. Masak iya keluar 25 triliun dengan lahan sewa? Harusnya fasilitas untuk smelter ini kan untuk jangka panjang sampai 100 tahun,” ungkapnya dalam Dialog 100 Hari Jokowi-JK, hari ini (28/1) di Jakarta.
Ferdinand yang menyesal memilih Jokowi dalam pemilu lalu menyatakan bahwa harusnya pemerintah tidak memperpanjang izin Freeport. Karena pemerintah cuma dapat keuntungan 1% atau naik sekitar 3 persen saja dari usaha tambang terbesar di Indonesia ini.
Sementara itu, aktivis Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Hendrajit menyatakan bahwa yang dikhawatirkannya Jokowi hanyalah kelanjutan dari pemerintahan SBY semata. “Jokowi bukan semata-mata menuruti ibusuri Mega saja. Kini Indonesia seperti jatuh dari mulut buaya ke mulut harimau,” terangnya bersama para aktivis politik kepada sejumlah wartawan.
Jokowi kini menurutnya masuk dalam perangkap Cina, ketika mencoba menghindari Amerika yang telah menguasai minyak dan gas bumi di Indonesia.
“Alhamdulillah pembangunan jembatan Selat Sunda tidak jadi. Kalau itu jadi berarti Cina secara geopolitik akan menguasai jalut laut itu karena Cina akan menginvestasikan dananya triliunan di sana,” terangnya.
Sedangkan tentang UU tentang Mineral dan Bahan Tambang No 4 Tahun 2009, menurutnya telah dimainkan SBY. “Baru Tahun 2014 UU itu diberlakukan,” terangnya.
Menurutnya SBY memmbuat Peraturan Presiden yang ‘menggugurkan’ berlakunya UU itu. Dimana dalam PP itu dinyatakan bahwa ada lima lembaga tambang yang boleh mengekspor konsentrat tanpa membangun smelter.
“Diantaranya adalah Newmont dan Freeport,” terangnya. Keluarnya PP itu diduga kuat setelah adanya pertemuan Menlu Marti Natalegawa dan John Kerry saat itu.(sharia)
0 komentar: